Semester Ganjil 2022/2023

Materi Pokok Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Tata Negara meliputi konsep dasar HTN, Sumber HTN, Asas-asas HTN, Konsep Negara Hukum, Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Kelembagaan Negara Indonesia, Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Lembaga Independen, Sistem Pemerintahan Indonesia, Sistem Pemerintahan Daerah, Konsep Pemerintahan Desa, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Sistem Kepartaian Indonesia, Partai Politik, dan Pemilu.

Mata Kuliah Hukum Perbankan ini membahas tentang Pendahuluan, Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan, Kelembagaan Perbankan, Kerahasiaan Bank, Lembaga Penunjang Kinerja Bank, Kegiatan Usaha Bank, Praktik Pencucian Uang dalam Perbankan, Pelayanan Jasa Bank dan Likuidasi Bank

Mata kuliah Hukum Dagang ini adalah mata kuliah wajib, yang dalam pembahasannya memberikan pemahaman tentang Pengantar Hukum Dagang, Hukum Perusahaan, Surat Berharga, Pedagang dan Perantara Dalam Perdagangan, Hukum Asuransi, Hukum Pengangkutan, Hukum Kepailitan dan PKPU, Hukum Pertanggungan, Hukum Investasi dan Pasar Modal.

Dosen Pengampu

1.  Hj. Andi Rahmah SH.,MH. (Penanggung Jawab)
2. Arry Wirawan SH.,MH.
3. Ambo Esa SH.,MH.
4. Andi Tanwir Mapanyukki SH.,MH.

Hukum pidana merupakan mata kuliah pengetahuan dasar asas-asas hukum pidana, yang berisikan asas-asas penting hukum pidana untuk dapat memahami bangunan sistem hukum pidana secara keseluruhan. Hukum pidana memiliki ciri yang khusus, yang berbeda dengan bidang hukum lain. Untuk memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif, dalam usaha memahami perbedaan dimaksud, batasan atau definisi hukum pidana sangatlah penting dipahami, yang dilanjutkan dengan pemahaman sifat hukum pidana sebagai hukum publik. Pengetahuan dasar asas-asas hukum pidana, sebagai substansi bahasan dalam mata kuliah hukum pidana, lebih terfokus pada asas-asas penting dalam hukum pidana, baik mengenai asas berlakunya (asas berlaku hukum pidana menurut waktu, tempat dan orang) maupun pemahaman tiga persoalan pokok dalam hukum pidana, yakni : tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan. 

Hukum Administrasi Negara sebagai bagian dari hukum publik merupakan mata kuliah yang wajib diberikan kepada mahasiswa, utamanya mahasiswa Fakultas Hukum. Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dan juga administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum, seperti Indonesia maka kehadiran Hukum Administrasi Negara menjadi penting karena segala tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Sehingga kehadiran buku ini tidak saja bermanfaat bagi mahasiswa tetapi juga praktisi hukum, para penyelenggara pemerintahan dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata kuliah umum yang diajarkan pada Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, begitu pula dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Pendidikan Agama Islam berperan penting sebagai pengendali dan kontrol sikap prilaku bagi mahasiswa. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam diajarkan pada semester 1 (satu) berbobot 2 (dua) SKS, berupaya memberikan gambaran tentang konsep dan nila-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sistem Pendidikan Agama Islam merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Hukum Perdata Internasional merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur dengan subyek materi:

1. Pendahuluan dan Kontrak Kuliah

2. Istilah, Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

3. Sejarah Hukum Perdata Internasional

4. Yurisdiksi Peradilan dalam Hukum Perdata Internasional (Yurisdiksi in Personam)

5. Yurisdiksi Peradilan dalam Hukum Perdata Internasional (Yurisdiksi in Rem)

6. Hukum yang Berlaku dalam Peristiwa Hukum Perdata Internasional Hukum Orang/Personal

7. Hukum yang Berlaku dalam Peristiwa Hukum Perdata Internasional Benda (Tetap dan Bergerak)  

8. Mid Test

9.  Hukum yang Berlaku dalam Peristiwa Hukum Perdata Internasional Perikatan (Perjanjian)

10. Hukum yang Berlaku dalam Peristiwa Hukum Perdata Internasional Perikatan (Perbuatan Melawan Hukum)

11. Hukum yang Berlaku dalam Peristiwa Hukum Perdata Internasional Badan Hukum

12. Hukum yang Berlaku dalam Peristiwa Hukum Perdata Internasional Syarat Formal Perbuatan Hukum

13. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing

14. Sovereign Immunity (Kekebalan Negara)

15. Diskusi dan Review Materi yang telah diajarkan

16. Final Test